Aspek perpajakan untuk Hadiah

Author        : Kanovi Yudha Pratama

Date             : 6 November 2014

Tittle           : Aspek perpajakan untuk Hadiah

Dasar hukum :

–     PP-132 Tahun 2010

–     KEP-395/PJ/2001

–     SE-02/PJ.33/1998

Definisi Hadiah Jenis-jenis hadiah dan penghargaan untuk tujuan pemajakan dapat dibedakan sebagai berikut :

  1. Hadiah undian. Yang dimaksud hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi/badan yang pemberiannya melalui cara undian.
  2. Hadiah dan penghargaan perlombaan. Yang dimaksud dengan hadiah dan penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan, misalnya hadiah atau penghargaan dari : perlombaan olahraga; perlombaan kesenian; kontes kecantikan/busana, dan kontes sejenis lainnya; kuis di televisi/radio; kegiatan perlombaan atau adu ketangkasan lainnya.
  3. Penghargaan atas suatu prestasi tertentu, misalnya : penghargaan atas penemuan benda purbakala, penghargaan dalam menjualkan suatu produk.
  4. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, pemberian jasa, dan kegiatan lainnya yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan.

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah atau penghargaan yang dikenakan pajak adalah hadiah langsung dalam penjualan barang/jasa, sepanjang :

a. Diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi;

b. Hadiah diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang/jasa.

Tarif :

  1. Atas hadiah undian dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final.
  2. Atas hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya dikenakan Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
  • Dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dari jumlah penghasilan bruto; o    Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak luar negeri selain BUT, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;
  • Dalam halpenerima penghasilan adalah Wajib Pajak badan termasuk BUT, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, sebesar 15% (lima belaspersen) dari jumlah penghasilan bruto. Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

Penjelasan:

Berdasarkan paparan diatas, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu voucher yang diberikan adalah masuk kategori hadiah yang mana.  Kemungkinan nya ada 3, yaitu:

  1. Sebagai Hadiah Undian

Voucher tersebut diidentifikasi sebagai undian apabila PT ABC melakukan pengundian, dengan kata lain voucher tersebut hanya akan diberikan kepada beberapa nasabah yang beruntung. Apabila memang voucher tersebut  diberikan melalui pengundian, maka aspek pajaknya sebagai berikut:

  1. PT ABC berkewajiban memotong PPh Ps 4 ayat 2 Final atas voucher tersebut.
  2. Tarif sebesar 25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
  3. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas voucher ini dihitung berdasarkan harga pasar atas voucher tersebut.

  Contoh : PT ABC memberikan hadiah voucher pulsa Rp1.000.000 dengan cara undian.  Maka PT ABC berkewajiban:

  1. Memotong (mengurangi penghasilan penerima hadiah) sebesar Rp1.000.000 x 25% = Rp250.000;
  2. Memberikan bukti potong PPh Ps 4 ayat 2 kepada penerima hadiah
  3. Menyetorkan PPh Terutang ke Bank
  4. Melaporkan SPT PPh 4 ayat 2

  Catatan khusus Dalam prakteknya apabila PT ABC akan menanggung pajaknya maka diperbolehkan.

  1. Sebagai Hadiah sehubungan dengan pekerjaan:

Apabila voucher diberikan kepada nasabah sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah, maka aspek pajaknya sebagai berikut:

  1. PT ABC berkewajiban memotong PPh Ps 21 atas hadiah tersebut.
  2. Tarif PPh Ps 21 adalah sesuai Tarif pasal 17 UU PPh.
  3. DPP dihitung berdasarkan harga pasar.

Contoh: PT ABC memberikan voucher pulsa Rp2.000.000 kepada Anto, atas imbalan perbaikan saluran air.  Maka PT ABC berkewajiban:

  1. Memotong (mengurangi penghasilan penerima hadiah) sebesar Rp2.000.000 x 50% x 5% = Rp200.000;
  2. Memberikan bukti potong PPh Ps 21 kepada penerima hadiah
  3. Menyetorkan PPh Terutang ke Bank
  4. Melaporkan SPT PPh Ps 21

Catatan khusus Dalam prakteknya apabila PT ABC akan menanggung pajaknya maka diperbolehkan.

  1. Sebagai Hadiah Langsung

Apabila voucher diberikan kepada nasabah tanpa diundi, maka diidentifikasi sebagai bukan objek Pajak Penghasilan, sehingga tidak dipotong Pajak Penghasilan selama memenuhi 2 hal sebagai berikut:

  1. Diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi.
  2. Hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhur pada saat pembelian barang/jasa.

Contoh: PT ABC pada hari ulang tahunnya memberikan voucher pulsa Rp 200.000 kepada setiap nasabah yang datang di hari itu.  Maka atas voucher ini tidak ada pemotongan PPh Pasal 21.

2 thoughts on “Aspek perpajakan untuk Hadiah”

  1. alisca damayanti says:

    Artikel diatas menarik bagi saya. Saya dapat memahami informasi yang disampaikan meskipun saya masyarakat yang belum paham betul dunia pajak. Saya juga memiliki link yang mungkin bermanfaat. Silahkan dikunjungi 🙂 Komunitas Pajak Universitas Gunadarma

  2. iya mbak alisca damayanti, jika mau lebih memahami semua aspek pajak, yuk ikuti pelatihannya. thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published.