Aspek perpajakan untuk pesangon

Author : Kanovi Yudha Pratama
Date : 4 November 2014
Tittle : Aspek perpajakan untuk pesangon (PT ABC)

 

Dasar hukum :
– PP 68 tahun 2009
– PMK 16/PMK.03/2010

 

Definisi uang pesangon
Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Tarif
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon ditentukan sebagai berikut :

  • sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  • sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  • sebesar 15% (lima belas persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  • sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

Atas penerapan tariff pajak ini bersifat final untuk akumulasi 2 tahun berturut-turut, contoh sebagai berikut :

Catatan khusus : pasal 6 PP 68 tahun 2009

Dalam hal terdapat bagian penghasilan pesangon yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan tariff Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah bruto seluruh penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada Pegawai pada masing-masing tahun kalender yang bersangkutan. Atas pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak pendahuluan atau kredit pajak.

 

Contoh penghitungan 1 :

Tahun ke -1
PT ABC melakukan pembayaran pesangon pada Januari 2010 dilakukan pembayaran pesangon Rp 240.000.000, maka perhitungan pajak untuk tahun ke-1 sebagai berikut :
0% x Rp 50.000.000,-     = Rp 0
5% x Rp 50.000.000,-     = Rp 2.500.000,-
15% XRp 140.000.000,- = Rp 21.000.000,- (+)
Rp 23.500.000,- (bersifat final)

 

Tahun ke-2
Pada tahun Januari 2011 dibayarkan Rp 100.000.000,- maka perhitungan pajak untuk tahun ke-2 sebagai berikut :
15% x Rp 100.000.000,- = Rp 15.000.000,- (bersifat final)

 

Tahun ke-3
Pada Januari 2012 dilakukan pembayaran Rp 120.000.000,- maka perhitungan pajak untuk tahun ke-3 menggunakan tariff pasal 17 sebagai berikut :
5% x Rp 50.000.000,-   = Rp 2.500.000,-
15%x Rp 70.000.000,- = Rp 10.500.000,- (+)
Jumlah                                  = Rp 13.000.000,-
Contoh Perhitungan 2 :

Tahun 2010 (uang muka)
PT ABC melakukan pembayaran Uang Muka Pesangon pada Tahun 2010 sebesar 50%, dengan nominal Rp. 300.000.000, maka perhitungan pajak untuk tahun 2010sebagaiberikut :
0% x Rp 50.000.000,-      = Rp 0
5% x Rp 50.000.000,-      = Rp 2.500.000,-
15% XRp 200.000.000,- = Rp 30.000.000,- (+)
Rp32.500.000,- (bersifat final)

Tahun 2020 saat pensiun (10 tahun setelah uang muka)
Pada Tahun 2020 melakukan pembayaran Sisa Pesangon 50% sebesar Rp 300.000.000,- maka perhitungan pajak untuk tahun 2020 menggunakan tariff pasal 17 sebagai berikut :
5% x Rp50.000.000,-         = Rp 2.500.000,-
15% x Rp 200.000.000,-   = Rp 30.000.000
25%x Rp 50.000.000,-      = Rp 12.500.000,- (+)
= Rp 45.000.000,-

Leave a Reply

Your email address will not be published.