Jokowi: Tax Amnesty Saya Awasi Sendiri, Petugas Pajak Jangan Main-main!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty bisa berjalan lancar, dan warga negara Indonesia (WNI) tak perlu ragu untuk mengikuti program ini.

Kebijakan tax amnesty ini akan diawasi sendiri oleh Jokowi. Karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat. Bila masyarakat tidak mempercayai program ini, maka peminatnya akan sedikit, dan target pemerintah membangun ekonomi serta basis pajak tidak akan tercapai.

“Pelaksanaan amnesti pajak akan saya awasi sendiri. Saya akan bentuk task force (gugus kerja) dengan melibatkan BPKP dan intelijen, agar ada kenyamanan dari wajib pajak yang datang ke kantor pajak atau pun ke bank. Petugas pajak saya awasi. Jangan main-main!” tegas Jokowi, dalam pertemuan dengan redaktur media massa di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/7/2016).

Soal adanya gugatan judicial review UU Tax Amnesty ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jokowi menganggap itu hanya gangguan kecil saja.

Meski begitu, Jokowi ingin agar Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, yang langsung turun tangan menjelaskan soal tax amnesty pada sidang di MK.

“Saya minta Menkeu secara serius menyiapkan ahli-ahli hukum yang bisa menerangkan (soal tax amnesty), dan Menteri Keuangan harus datang sendiri untuk menjelaskan soal ini, kalau penjelasannya benar pasti diterima. Jangan sampai yang dikirim eselon 8 atau 9. Yang datang harus menteri, karena untuk kepentingan negara,” papar Jokowi.

Jokowi yakin pada Agustus dan September bakal banyak orang yang antre mendaftar tax amnesty. Karena biaya tebusan pada periode pertama cukup rendah.

Lewat tax amnesty ini, pemerintah mengincar adanya dana milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang kembali, atau repatriasi, sebanyak Rp 1.000 triliun. Sementara uang hasil tebusan yang ditargetkan pemerintah minimal adalah Rp 165 trilun. 

Menurut perhitungan pemerintah, aset WNI yang berada di negara tax haven atau pajak rendah adalah Rp 4.300 triliun.

sumber : finance.detik