Penerapan `tax amnesty` tak semudah harapan

Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram Dr M Firmansyah menilai penerapan “Tax Amnesty” atau pengampunan pajak tidak semudah harapan karena pengaturan regulasi tersebut tidak bisa berdiri sendiri.

“Tidak bisa berdiri sendiri, artinya hanya mengatur mekanisme penerapannya, namun format secara hukum pengaturan objek pajak yang tidak membayar pajak juga harus diperjelas,” kata Dr M Firmansyah, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/5).

Ia mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah merancang konsep “Tax Amnesty” (pengampunan pajak) untuk meningkatkan pendapatan negara untuk mendanai pembangunan di berbagai bidang, terutama infrastruktur.

Namun, semangat pemerintah menyelesaikan pembangunan infrastruktur terkendala keterbatasan dana, sementara instrumen hutang sudah secara maksimal digunakan.

Selain itu, pembangunan infrastruktur membutuhkan modal besar, sedangkan pemerintah tidak ingin kehilangan momentum perdagangan bebas antaranegara ASEAN yang sudah dilaksanakan untuk memperlambat pembangunan infrastruktur.

Pertimbangan lain adalah besarnya dana pengemplang pajak yang parkir di luar negeri, mencapai ribuan triliun, sehingga diharapkan kembali parkir di Tanah Air.
“Namun untuk mewujudkan penerapan regulasi pengampunan pajak tersebut, persoalannya tidak semudah harapan,” ujarnya.

Menurutnya, format secara hukum pengaturan objek pajak yang tidak membayar pajak juga harus diperjelas. Apakah pengampunan pajak secara otomatis meniadakan pelanggaran hukum bagi pelakunya.

Sebab, jelas Firmansyah, penegakan hukum di Indonesia masih cenderung belum memberi rasa nyaman dan rendah dalam kepastian, sehingga kekhawatiran pelaku bisnis tetap saja ada.

“Misalnya, pajaknya memang diampuni, namun orangnya tetap diproses hukum,” ucapnya.

Dengan begitu, lanjut Firmansyah, “Tax Amnesty” menjadi tidak efektif ketika belum ada kejelasan konsep penerapan dan perangkat hukum terhadap pengusahanya.

sumber : elshinta.com