Tahun Penegakan Pajak 2016

Tahun 2016 Telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak Sebagai tahun Penegakan Hukum Besar-besaran.

Berdasarkan data DJP pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ada sebanyak 44,8 juta orang. Namun demikian, baru 26,8 juta orang di antaranya yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, hanya 10,3 juta Wajib Pajak yang menyampaikan SPT.

Hal serupa juga terjadi dengan Wajib Pajak Badan. Dari 1,2 juta perusahaan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan, hanya sekitar 45,8 persen atau 550 ribu perusahaan yang menyampaikan SPT.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam APBN 2016 Rp 1.318,7 triliun. Target tersebut turun Rp 1,3 triliun dari yang direncanakan pemerintah dalam RAPBN 2016 atau naik 4,3 persen dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar Rp 1.294,2 triliun.

Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak, Yuli Kristiono meminta kepada aparat penegak hukum pajak untuk tidak ragu-ragu melanjutkan penyelidikan (pemeriksaan bukti permulaan) maupun penyidikan bagi WajibPajak yang nyata-nyata melakukan tindak pidana perpajakan.

Untuk mensukseskan penegakan hukum di 2016, Yuli menjelaskan bahwa DJP sudah memeiliki MoU dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus), Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim), Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang kesemuanya siap membantu.

Selain itu DJP akan memperluas Satgas Pemberantasan Faktur Pajak Fiktif, yakni faktur pajak yang dibuat tidak atas transaksi yang sebenarnya. Perluasan Satgas akan masif dilaksanakan di tahun 2015 dengan harapan di tahun 2016 sudah dapat digunakan sebagai salah satu perangkat penegakan hukum perpajakan.

Dari sisi data, DJP juga telah dan akan senantiasa diperkuat oleh instansi atau lembaga lain seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memperkuat basis data guna mengawasi laporan pajak Wajib Pajak.

Di akhir pemaparannya, Yuli mengingatkan aparat penegak hukum pajak untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme karena tingginya harapan masyarakat akan aparat pajak yang bersih dan profesional.

Ingin Tahu Mengenai Tehnik Pemeriksaan Pajak ?